Categories
Tourism

Pariwisata Alternatif: Tolak Ukur Konsep Keberlanjutan

Perkembangan kepariwisataan saat ini dipengaruhi oleh beberapa perspektif beragam mulai dari opini individu hingga kajian terdahulu pada pertengahan abad ke-20, berbagai pandangan tersebut teridentifikasi secara bertahap ke dalam lima fase yaitu advocacy, cautionary, adaptancy, knowledge-based, dan public1. Fase tersebut dikenal sebagai platforms Jafari atau fase kepariwisataan yang berguna dalam memahami berbagai pandangan mengenai kepariwistaan saat ini, khususnya terkait pariwisata alternatif.

Prospek perekonomian global pasca perang dunia kedua ditandai dengan adanya dukungan yang kuat terhadap sektor pariwisata baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Perspektif tersebut muncul pada periode tahun 1950-1960 dan dikenal sebagai fase advocacy dan menjadikan pariwisata sebagai penyelamat perekonomian2. Pada fase ini peran pemerintah memfasilitasi pertumbuhan kepariwisataan melalui perancangan regulasi dan menjaga ketertiban hukum, hal tersebut dilakukan karena pariwisata dapat memberikan kontribusi baik bagi ekonomi, sosial dan lingkungan serta diyakini sebagai alternatif perekonomian. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas pariwista baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi (sosial, budaya, dan lingkungan) (Tabel 1). Pengembangan kepariwistaan mengakibatkan munculnya biaya ekonomi, sosial dan lingkungan yang berdampak pada masyarakat setempat destinasi pariwisata pada periode 1960-19703 dan disebut sebagai fase cautionary. Ekspansi pengembangan kepariwisataan yang cepat mengakibatkan aktivitas pariwisata menjadi masal dan tidak terkendali, sehingga membutuhkan pengendalian dan peraturan terkait pengembangan destinasi pariwisata. Fase cautionary sesuai dengan model siklus hidup destinasi pariwisata4 dapat dideskripsikan bahwa pada tahap paling dasar yaitu ekplorasi, aktivitas pariwisata cenderung diabaikan karena rendahnya dampak yang dihasilkan. Reaksi dari masyarakat setempat terhadap pertumbuhan positif aktivitas pariwisata menimbulkan transisi menuju tahap keterlibatan, pada akhirnya membutuhkan pengembangan destinasi yang cepat akan permintaan pasar yang meningkat. Selama tahap pengembangan, aktivitas pariwisata menjadi masal yang berdampak negatif sehingga menyebabkan krisis daya dukung lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi pada destinasi pariwisata (Tabel 1). Hingga pada akhirnya terdapt dua skenario yang akan terjadi, (1) destinasi pariwisata akan mengalami tahap penurunan jika pada tahap konsolidasi dan stagnasi tidak dilakukan intervensi perbaikan dan (2) destinasi pariwisata akan mengalami tahap peremajaan jika tindakan perbaikan dilakukan dengan baik.

Tabel 1       Dampak pariwisata dalam fase advocacy dan cautionary3.

Fase AdvocacyFase Cautionary
Menghasilkan pendapatan langsung.Menghasilkan pendapatan tidak langsung (multiplier effect dan hubungan dengan sektor lainnya).Menciptakan lapangan pekerjaan.Mendorong pembangunan daerah. Tingginya kinerja global.Mempromosikan pemahaman antar budaya.Membantu melestarikan lingkungan alam, sosial, dan budaya.Pendapatan musiman dan biaya (pemasaran, administrasi, infrastruktur, dan insentif).Terciptanya kebocoran karena import barang dan jasa serta pendapatan yang kembali ke daerah asal perusahaan/ repatriasi pendapatan.Pekerjaan yang dibayar murah, musiman, dan paruh waktu.Pariwisata belum tentu menjadi alternatif terbaik.Fluktuasi kinerja pada tingkat nasional dan lokal.Konflik antar budaya akibat disparitas.Komodifikasi kebudayaan, kriminalitas, dan degradasi lingkungan 

Fase cautionary yang mengidentifikasikan dampak negatif aktivitas pariwisata masal belum menghasilkan solusi dalam mengatasi dampak negatif tersebut (Tabel II.1), sehingga pada periode tahun 1970-1980 muncul fase adaptancy yang mendorong terciptanya bentuk pengembangan pariwisata yang dapat meminimalisasikan dampak negatif akibat aktivitas pariwisata. Berbagai bentuk alternatif pengembangan pariwisata mendorong terbentuknya fase ketiga yaitu adaptancy, fase ini memperkenalkan istilah pariwisata alternatif sebagai bentuk alternatif pariwisata masal dengan skala dan pengelolaan secara lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat5

Pengembangan pariwisata alternatif belum sepenuhnya mengatasi volume pergerakan pariwisata masal secara global, bentuk dan pelaksanaan pariwisata dapat dikendalikan sedangkan volume pergerakannya tidak dapat dibatasi. Perspektif tersebut membawa perkembangan pemikiran pariwisata secara keseluruhan (struktur, fungsi, dan pengetahuan multidisiplin) kepada fase knowledge-based pada awal 1990-an. Fase ini merupakan pendekatan holistik dan sistematis yang memanfaatkan metode ilmiah dalam mengumpulkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menilai dan mengelola pariwisata dengan benar. 

Pariwisata global mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga membutuhkan pemahaman terkait kebijakan, pengembangan, dan industri pariwisata. Perspektif tersebut merupakan fase public yang merupakan pembentukan jabatan institusional yang terintegrasi antar institusi dan industri dalam skala daerah hingga global terkait perkembangan kepariwisataan. Fase public memberikan pendekatan holistik yang berperan penting untuk pendidikan pariwisata, penelitian, dan kemajuan pengetahuan6

Gambar 2 Fase kepariwisataan global

Sumber:

  1. Jafari, J. (2007). Entry into a new field of study: Leaving a foot print. In D. Nash (Ed.), The study of tourism: Anthropological and sociological beginnings          (pp. 108–121). Amsterdam: Elsevier
  2. Jafari, J. (1990). Research and scholarship: The Basis of Tourism   Education. Journal of Tourism Studies1(1), 33-41.
  3. Weaver, D. B. (2006). Sustainable Tourism: Theory and practice, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, Britania Raya.
  4. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. The Canadian Geographer, 24(1), 5-12.
  5. Weaver, D. B., dan Lawton, L. (2014). Tourism Management fifth edition, John    Wiley and Sons, Australia.
  6. Xiao, H. (2013). Jafar Jafari: The Platform Builder, Anatolia: An International      Journal of Tourism and Hospitality Research, 24(2), 288-296.
Categories
Tourism Tourism Planning

MANAGING SUSTAINABLE TOURISM IN PLANNING AND POLICY

Globally tourism sectors become one of the largest economic, such rapid growth and its concurrent development practices have put particular pressure on sustainable tourism planning and policy. In taking all necessary steps to ensure the protection and enhancement of the natural and built environments through sustainable tourism management. Positive sustainable tourism development is dependent on forward looking policies and new management philosophies that seek harmonious relations between local communities, the private sector, not for-profit organizations, academic institutions, and governments at all levels to develop practices that protect natural, built, and cultural environments in a way compatible with economic growth. Pangandaran, Sleman and Lombok are three destinations in Indonesia received awards from UNWTO’s sustainable tourism development. Ultimately, properly managed sustainable tourism will add far more than its cost in effort and planning to the quality of life of local communities, visitors and tourism employees alike.